Tahun 2013 lalu juga menjadi tahun yang monumental bagi profesi dokter dimana tepatnya pada 27 November aksi solidaritas kesejawatan yang menolak kriminalisasi tiga dokter kandungan di Manado mendapatkan sorotan luas dari media. Aksi ini tidak hanya terpusat di Jakarta, namun juga meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dapat dikatakan monumental sebab baru kali ini lah para dokter berani menyuarakan hati nurani mereka terhadap kriminalisasi terhadap rekan sejawat mereka dan menuntut perlindungan hukum yang tegas dalam menjalankan tugas keprofesian mereka. Namun sayangnya kebanyakan media memandang sinis aksi solidaritas ini. Terbukti dengan headline yang dibuat sedemikian bombastis dan provokatif keesokan harinya (28 November). Sebagai contoh harian Jawa Pos yang keluarga saya langgan menurunkan headline bahwa aksi "mogok" dokter telah menelantarkan pasien. Padahal kenyataannya pasien tetap mendapatkan pelayanan di unit gawat darurat.Berlebihan dan cenderung memojokkan profesi dokter plus mengadu domba dokter dengan masyarakat. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan aksi "mogok" dokter semacam ini ramai-ramai cari perhatian dan ikut-ikutan mengecam, mencaci, mencibir dokter di media-media sosial. Padahal belum tentu juga orang-orang itu mengetahui duduk permasalahannya.
Tidak ada asap tanpa api, dan tentunya aksi solidaritas dokter November lalu merupakan puncak kegeraman dari para dokter terhadap sikap pemerintah yang memandang rendah pentingnya sektor kesehatan dalam menunjang pembangunan. Asal tahu saja untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui agennya yaitu BPJS yang dimulai hari ini, pemerintah HANYA mengganggarkan sekitar 15 triliun rupiah untuk meng-cover premi JKN bagi 80 jutaan rakyat Indonesia saja. Sisanya yang belum tercakup tetap harus diharuskan membayar iuran. Bayangkan betapa kecil anggaran untuk bidang kesehatan bila dibandingkan dengan, katakanlah, subsidi BBM yang mencapai 200-an triliun rupiah per tahun. Kezaliman yang nyata!! Tidak ada biaya untuk berobat yang murah. Itu yang harus disadari pemerintah dan masyarakat. Dalam berita tentang JKN yang dimuat di Jawa Pos hari ini malah disebutkan bahwa dokter kandungan hanya mendapatkan sekitar 60 ribu untuk tiap operasi SC. Entahlah kata-kata apa lagi yang bisa saya ucapkan setelah membaca berita ini. Miris!
Jangan heran bila program JKN ini tidak akan berjalan semulus yang direncanakan di atas kertas. Jangan pula heran bila suatu saat akan lebih banyak aksi "mogok" oleh dokter menyikapi keganjilan program JKN ini. Di bawah ini saya sajikan sejumlah aksi "mogok" dokter yang lebih mendunia. Saya tekankan bahwa aksi "mogok" BUKAN merupakan hal yang tabu dan ini harusnya menjadi hal yang wajar di suatu negara yang begitu menyembah sistem DEMOKRASI, termasuk Indonesia.
Tidak ada asap tanpa api, dan tentunya aksi solidaritas dokter November lalu merupakan puncak kegeraman dari para dokter terhadap sikap pemerintah yang memandang rendah pentingnya sektor kesehatan dalam menunjang pembangunan. Asal tahu saja untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui agennya yaitu BPJS yang dimulai hari ini, pemerintah HANYA mengganggarkan sekitar 15 triliun rupiah untuk meng-cover premi JKN bagi 80 jutaan rakyat Indonesia saja. Sisanya yang belum tercakup tetap harus diharuskan membayar iuran. Bayangkan betapa kecil anggaran untuk bidang kesehatan bila dibandingkan dengan, katakanlah, subsidi BBM yang mencapai 200-an triliun rupiah per tahun. Kezaliman yang nyata!! Tidak ada biaya untuk berobat yang murah. Itu yang harus disadari pemerintah dan masyarakat. Dalam berita tentang JKN yang dimuat di Jawa Pos hari ini malah disebutkan bahwa dokter kandungan hanya mendapatkan sekitar 60 ribu untuk tiap operasi SC. Entahlah kata-kata apa lagi yang bisa saya ucapkan setelah membaca berita ini. Miris!
Jangan heran bila program JKN ini tidak akan berjalan semulus yang direncanakan di atas kertas. Jangan pula heran bila suatu saat akan lebih banyak aksi "mogok" oleh dokter menyikapi keganjilan program JKN ini. Di bawah ini saya sajikan sejumlah aksi "mogok" dokter yang lebih mendunia. Saya tekankan bahwa aksi "mogok" BUKAN merupakan hal yang tabu dan ini harusnya menjadi hal yang wajar di suatu negara yang begitu menyembah sistem DEMOKRASI, termasuk Indonesia.
Januari 2012: 50000 dokter di 600 rumah sakit di penjuru
Jerman mogok untuk menuntut kenaikan gaji sebesar 6 persen, pembayaran yang
lebih baik untuk jaga on-call dan pengurangan frekuensi jaga hingga sebanyak
empat kali saja dalam sebulan. (http://www.thelocal.de/20120110/40021;
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2960086-5/fulltext)
Maret 2006: 20000 dokter rumah sakit pemerintah di Jerman
mogok menuntut kenaikan gaji sebanyak 30 persen setelah pemerintah meningkatkan
jam kerja dari 38,5 jam per minggu menjadi 42 jam per minggu. (http://www.dw.de/striking-german-doctors-shed-light-on-system-ills/a-1942544)
Juli 2006: 70000 ribu dokter di 700 rumah sakit pemerintah
mogok mempersoalkan ketidaksesuaian kondisi kerja dan honor yang mereka terima.
Mereka bekerja 60-80 jam (dua kali kontrak), namun honor jam lembur ini tidak
dibayarkan. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5207048.stm)
Agustus 2013: Para dokter dari Provincial Medical Service
(PMS) di Kanpur, India memboikot pelayanan di rumah sakit selama setengah hari
dalam tiga hari. Mereka memprotes penahanan para sejawat dokter di Ursula
Horseman Hospital dan Kamlapat Singhania Memorial Hospital. (http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-08-28/kanpur/41537653_1_pms-doctors-strike-today-token-strike)
Juni 2000: 90 persen klinik swasta di Korea Selatan tutup
setelah puluhan ribu dokter yang terhimpun dalam Korea Medical Association
mogok. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang melarang klinik dan rumah
sakit menjual obat kepada publik. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/798353.stm)
27 November 2013: Aksi solidaritas dokter Indonesia yang
meminta pembebasan rekan sejawat mereka yang ditahan akibat tuduhan malpraktik.
(http://www.asianewsnet.net/news-54384.html)
